JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) ketika ini yang dimaksud dinilai penuh dengan konflik serta kekacauan.
Kondisi ini tiada lepas dari hasil Muktamar NU di tempat Lampung yang mana dilakukan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang disebutkan dipenuhi rekayasa yang berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad di acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang dijalankan di dalam hotel Azana Suite Antasari, Ibukota Selatan.
Acara ini menghadirkan beberapa jumlah tokoh senior NU, pada antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU lalu mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, serta KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI Ibukota 1965.
“Kisruh yang digunakan kita saksikan pada tubuh NU ketika ini adalah item dari Muktamar Lampung yang tersebut penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang dimaksud menciptakan ketidakstabilan pada organisasi, sehingga wajar jikalau NU saat ini penuh dengan konflik dan juga kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU kemudian hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang digunakan disusun secara resmi oleh Tim 5 juga Tim 9 yang dimaksud bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU di urusan politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi kebijakan pemerintah NU seharusnya masih pada koridor yang sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat urusan politik A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah pergerakan NU yang tersebut dinilai sudah melenceng dari khittah yang dimaksud seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU saat ini tampak tiada fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang mana menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi berbagai terkuras oleh isu-isu urusan politik yang digunakan seharusnya sanggup dihindari,” kata Dr. Hikam.
