INFO NASIONAL – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Nusantara (BNPT RI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Prestasi kali ini adalah kesebelas kalinya BNPT RI meraih WTP secara berturut-turut.
Sekretaris Utama BNPT menjelaskan prestasi ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran di dalam BNPT yang sudah pernah melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara secara akuntabel transparan juga bisa jadi dipertanggungjawabkan.
“Hasil audit dari BPK dengan pemberian Opini WTP untuk BNPT yang kesebelas kali ini, bukanlah hasil dari satu unit kerja tapi seluruh unit, seluruh keluarga besar BNPT yang telah dilakukan melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara yang akuntabel transparan kemudian mampu pada pertanggungjawabkan,” ungkap Sestama BNPT pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berhadapan dengan Laporan Keuangan LKKL ke Lingkungan AKN 1 Tahun 2023 ke Auditorium BPK di dalam Ibukota pada Kamis, 25 Ju;i 2024.
Bangbang juga mengingatkan agar prestasi WTP dapat terus dipertahankan sebagai komitmen BNPT untuk terus melakukan perbaikan kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang dimaksud ada di pada LHP.
“Tentunya ini merupakan bekal berharga bagi BNPT untuk terus melakukan perbaikan lalu terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang mana ada ke di LHP,” katanya.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA, CertDa., CGCAE., GRCE., CFrA, CIISA., ChfA, menuturkan predikat opini WTP yang mana diberikan terhadap kementerian/lembagadi lingkup pemerintahan merupakan indikator penting implementasi penerapan Good Governance yang tersebut memberikan khasiat signifikan terhadap entitas kementerian/lembaga itu sendiri.
“Salah satu indikator Good Governance adalah opini hasil pemeriksaan keuangan. Opini hasil pemeriksaan yang disebutkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, menggalakkan pencapaian visi organisasi, meningkatkan citra entitas terhadap stakeholder juga bermetamorfosis menjadi cermin akuntabilitas,” jelasnya.
Nyoman Adhi berpesan agar kementerian/lembaga yang dimaksud mendapatkan WTP bukan berpuas diri begitu cuma akan prestasi tersebut. Namun, ia berharap pengendalian internal kemudian kepatuhan terhadap ketentuan terus ditingkatkan pada per individu lembaga.
“WTP tidak tujuan akhir. Hal ini indikator kita sudah ada Good Governance. Tetapi pengendalian internal kemudian kepatuhan terhadap ketentuan harus terus dijaga kemudian ditingkatkan,” harapnya.
Sementara itu, mewakili Menkopolhukam, Kepala Badan Siber lalu Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengapresiasi tugas pemeriksaan keuangan yang tersebut dilaksanakan BPK. Menurutnya, pemeriksaan keuangan oleh BKP akan berperan penting pada meniadakan kemudian mempersempit ruang penyimpanan kemudian kecurangan di pengelolaan keuangan negara.
Selain BNPT, kementerian/lembaga lainnya yang berada dibawah AKN 1 seperti Kemenko Polhukam, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan juga Sandi Negara, Komnas HAM, KPU, Basarnas, Bawaslu lalu Bakamla mendapatkan opini WTP pada LHP berhadapan dengan Laporan Keuangan tahun 2023 pada hari ini.(*)
Artikel ini disadur dari BNPT RI Raih Opini WTP Kesebelas Kalinya Secara Berturut-Turut
