Bisnis Tambang Hanya Menguntungkan Oligarki, YLBHI Surabaya Gelar Nobar Film Dokumenter Kutukan Nikel
Jakarta – Potensi energi fosil di Indonesia –yang rutin digembar-gemborkan pemerintah di wacana proses lanjut untuk meningkatkan perekonomian, sejauh ini menuai sejumlah pro kemudian kontra. Apalagi semakin meningkatnya konflik antara oligarki serta komunitas yang mana terdampak sektor pertambangan nikel semakin memunculkan bermacam penolakan.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Surabaya mengatur nonton bareng (Nobar) sekaligus diskusi film dokumenter Kutukan Nikel pada Senin, 29 Juli 2024, tepatnya ke kantor LBH Surabaya. Acara yang disebutkan dipandu dua perwakilan dari LBH, Ika Putri Rahayu dan juga Taufiqurochim sebagai moderator dan juga pemantik.
Dalam pembukaannya, Ika mengungkapkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mengempiskan emisi karbon dari sektor transportasi dengan mengempiskan kendaraan berbahan bakar fosil lalu beralih ke kendaraan yang dimaksud berbahan bakar listrik.
“Caranya dengan menggenjot produksi mobil listrik. Kita tahu pemerintah akan memberikan insentif untuk membeli mobil listrik, pajak nya direndahkan, juga kemudian harganya juga bukan ada penambahan-penambahan yang tersebut signifikan seperti kita beli mobil-mobil yang digunakan masih pakai unsur bakar fosil.” kata Ika.
Ika menjelaskan apabila transisi energi dengan beralih menggunakan kendaraan listrik bukanlah solusi. Tren ketika ini, para pengusaha perusahaan yang mana dulunya memulai bidang usaha tambang batu bara mulai beralih untuk membuka kegiatan bisnis baru pada tambang nikel. Para pelaku bisnis ini memulai ekspansinya ke wilayah yang tersebut menjadi sumber nikel, seperti yang tersebut berbagai ditemui di dalam Indonesi bagian Timur.
Padahal para pengusaha perusahaan batu bara ini sebelumnya sudah menyebabkan sejumlah kerusakan lingkungan serta konflik dengan warga adat saat mereka itu menyerbu wilayah Kalimantan yang mana sebagian besar berubah jadi produsen batu bara terbesar. Akibatnya, sejumlah hutan yang dimaksud akhirnya mengalami deforestasi dan juga berdampak untuk krisis iklim.
Berbagai kehancuran yang mana ditimbulkan dari aktivitas tambang menghasilkan semakin mempertanyakan siapa sebenarnya yang digunakan diuntungkan ke sini.
“Apakah itu sebenarnya tambahan untuk kepentingan industri atau berubah menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai target mereka menggunakan energi yang mana tambahan bersih pada artian transisi energi?” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) ini.
Tufiq sebagai pemantik pada diskusi ini menjelaskan untuk siapa sebenarnya inisiatif pengembangan lebih lanjut nikel ini dilakukan.
“Sebenarnya kita berada di kedudukan dilematis, bagi yang mana pro akan mengutarakan tentang pembangunan, keberlanjutan dan juga seterusnya. Seolah-olah ada yang tersebut dikontradiksikan antara perkembangan lalu mempertahankan keberlangsungan alam,” ujar pengacara LBH Surabaya.
Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan lalu kepentingan akan memaparkan apabila proses pengolahan lebih lanjut nikel ini akan miliki khasiat seperti meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, untuk membantu transisi energi serta sebagainya. Namun, itu semua bukan sebanding dengan dampak yang digunakan ditimbulkan apalagi bagi komunitas dalam sekitar area tambang.
Nyatanya memang sebenarnya pengembangan lebih lanjut ini hanya saja menguntungkan para pemodal juga pemilik perusahaan. Komunitas yang tersebut akhirnya harus tergusur kemudian hutan yang mereka itu jaga selama ini hilang oleh aktivitas tambang.
“Nikel itu ya hanya saja untuk pebisnis saja, kalau simpelnya begitu. Faktanya tadi (dalam film) sudah ada terungkap kok berbagai masyarakat yang tersebut menolak dan juga sejumlah masyarakat yang dimaksud tergusur lantaran perusahaan tambang itu,” katanya.
“Ketika alam itu rusak 20 tahun lagi, tidaklah akan pernah ada yang digunakan namanya sektor ekonomi atau lebih tinggi dari yang dimaksud kita cita-citakan sekarang ini. Bahwa rezim hari ini atau negara hari ini bergantung pada perekonomian berbasis pemekatan yang dimaksud sumbernya ada di alam-alam, tetapi kalau umpama alam itu dihabisi 20 tahun kemudian aku yakin Indonesia tiada akan bisa jadi (lagi) bergantung pada pertumbuhan perekonomian melalui alam itu,” ujarnya.
Sejalan dengan polemik pada paparan diskusi ini, Menteri Investasi/Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui jikalau penduduk di dalam sekitar area tambang belum mendapatkan kegunaan dari hilirisasi. Bahlil mengatakan jikalau hal itu merupakan hasil dari penelitian yang mana sedang beliau kerjakan.
“Memang penelitian saya, proses lanjut itu yang dimaksud mendapat faedah paling besar sekarang ini adalah pemodal serta pemerintah pusat,” kata Bahlil pada waktu memberi kuliah dalam Universitas Paramadina, Ibukota Indonesia Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Meskipun begitu, Bahlil menyangkal apabila hal yang disebutkan tidak salah pemerintah. Menurutnya, kekurangan pengembangan lebih lanjut tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. “Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang tersebut harus kita perbaiki,” kata dia.
SAVINA RIZKY HAMIDA | HAN REVANDA PUTRA
Artikel ini disadur dari Bisnis Tambang Hanya Menguntungkan Oligarki, YLBHI Surabaya Gelar Nobar Film Dokumenter Kutukan Nikel
