Bamsoet Harap IPP 2024 dapat Perkuat Kerjasama antar Parlemen dalam Kawasan Pasifik
INFO NASIONAL – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi dan juga mengupayakan DPR RI yang tersebut dipimpin Puan Maharani kembali menyelenggarakan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership 2024 (IPPP 2024). Mengangkat tema Partnership for Prosperity: Fostering Wilayah Connectivity and Inclusive Development, untuk mengeksplorasi beragam isu global dari pandangan parlemen-parlemen negara Pasifik.
Tahun 2024 ini merupakan tahun kedua DPR RI menyelenggarakan IPPP. Setelah sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2018, pada pada waktu Bamsoet berubah menjadi Ketua DPR RI. Penyelenggaraan IPPP kemudian vakum akibat status pandemi Covid-19.
“Penyelenggaraan IPPP sangat penting, mengingat Nusantara merupakan bagian tak terpisahkan dari komunitas Pasifik, baik dari aspek kesamaan identitas maupun geografis. Melalui penghadapan ini, DPR RI semakin meningkatkan kekuatan peran diplomasi parlemen di meningkatkan kerja sebanding dengan parlemen di kawasan Pasifik. Khususnya dalam bervariasi bidang prioritas seperti ekonomi, perdagangan, investasi, maritim/laut, hingga meningkatkan kekuatan konektivitas regional darat maupun laut,” ujar Bamsoet usai mengunjungi inisiasi IPPP 2024, pada Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Hadir antara lain Presiden RI Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menseskab Pramono Anung, juga Wamenlu Pahala Nugraha Mansury, Speaker of the Tonga Legislative Assembly/President of the 53th Pacific Islands Diskusi Leaders Meeting Lord Fatafehi Fakafanua, Speaker of Parliament of The Cook Islands Tai Tura, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji Ratu Naiqama Lalabalavu, Speaker of the Parliament of the Republic of Nauru Marcus Stephen, Speaker of the Samoa Legislative Assembly Papalii Lio Oloipola Taeu, Speaker of the National Parliament of Solomon Islands John Patteson Oti, serta Vice Speaker of the Nitijela of the Republic of the Marshall Islands Isaac Zackhras.
Ketua DPR RI ke-20 juga Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Security ini menjelaskan, sidang IPPP 2024 dihadiri para ketua juga anggota parlemen yang dimaksud berasal dari sekitar 12 negara, 1 teritori, kemudian 1 organisasi internasional. Pertemuan dibagi berubah jadi tiga pertemuan yang difokuskan pada kerja sejenis konektivitas kawasan, pelibatan serta peningkatan hubungan antar masyarakat, dan juga kemungkinan maritim untuk pencapaian tujuan perkembangan berkelanjutan. Isu lainnya yang tersebut juga akan dibahas yakni mengenai upaya meningkatkan kekuatan peran wanita kemudian pemuda juga persahabatan hingga kerjasama antar budaya.
“Sekaligus akan dijalankan dialog parlementer sama-sama negara-negara dengan rumpun Melanesia yang dimaksud tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) yang tersebut terdiri dari beberapa negara, seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, juga Fiji. Dialog dengan MSG sangat penting, mengingat ada beberapa provinsi di dalam kawasan timur Indonesia yang dimaksud masuk kawasan Pasifik lalu juga terdapat rumpun Melanesia, sepertu Maluku, Maluku Utara, NTT, lalu enam provinsi di dalam Papua,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) lalu Kepala Badan Polhukam KADIN Negara Indonesia ini menerangkan, realitas menunjukkan bahwa negara-negara ke kawasan Pasifik tidaklah belaka dipersatukan oleh kesamaan keadaan geografis, kemungkinan kekayaan alam dan juga keberagaman latar belakang sumber daya manusianya. Tetapi juga kesamaan di tantangan kemudian hambatan yang dihadapinya.
“Eksistensi Nusantara dalam negara-negara Pasifik bukan wajib diragukan lagi, teristimewa pada berubah-ubah forum pengembangan SDM lalu penduduk pesisir. Demikian pula dengan keterlibatan juga partisipasi anggota DPR RI pada memulai pembangunan kerjasama dengan anggota Parlemen dari kawasan Pasifik ke bervariasi forum regional kemudian internasional,” pungkas Bamsoet. (*)
Artikel ini disadur dari Bamsoet Harap IPP 2024 dapat Perkuat Kerjasama antar Parlemen di Kawasan Pasifik






