JAKARTA – Menteri Daya juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menyebabkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya sudah pernah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional lalu rutinitas di dalam Kementerian ESDM kemudian sisanya Rp4,2 triliun untuk merancang jaringan pipa gas kemudian yang tersebut lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) semata-mata menyepakati Rencana Kerja kemudian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Daya serta Informan Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga total ini lebih tinggi kecil dari anggaran yang dimaksud disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang digunakan lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, dikarenakan anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu sudah pernah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta-minta Komisi VII untuk menyebabkan kesimpulan rapat yang digunakan kemudian disampaikan untuk rakyat terkait anggaran yang digunakan tidak ada disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menimbulkan juga di risalah rapat seharus menyampaikan untuk masyarakat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa saja kerja,” jelasnya pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tidak ada disetujui oleh Banggar maka sebagian inisiatif yang mana sudah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek perkembangan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 juga pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang apabila tidak ada dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu telah melakukan tender kemudian telah selesai. Dan kalau tidak ada dianggarkan artinya memang sebenarnya kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin saja sengaja untuk menimbulkan inisiatif ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tiada bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran bukan juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menimbulkan catatan. Tapi andaikan pun tiada ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tiada ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan untuk umum bahwa pipa ini gak sanggup berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang tersebut mandek,” pungkas Bahlil.
