JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan di kegiatan penyediaan makan siang gratis yang dimaksud diusung Calon Presiden lalu Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan komoditas perubahan anak bangsa yang mana pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan kemudian Perikanan sama-sama Kementerian Koperasi kemudian UKM. Lantas, benarkah susu ikan bisa jadi menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan juga ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan tidak ada bisa saja disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya mempunyai isi dan juga bahkan gizi yang dimaksud berbeda. Namun, ia tak menampik apabila susu ikan memang sebenarnya bisa jadi dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak dapat digantikan ya. Karena keduanya dari unsur yang berbeda. Kandungan gizi yang mana berbeda juga. Tapi kalau sudah ada diproses secara sektor itu ia dapat dibikin menyerupai susu sapi. Tentu hanya bisa,” ujar Dr. Rita pada waktu dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang dimaksud seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, jikalau tujuan pemerintah untuk mencanangkan inisiatif makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang miliki gizi seimbang yang tersebut didapatkan dari ragam makanan, tidak belaka dari susu.
“Tapi kan harusnya tidak ada perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena pada makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang digunakan bagus itu adalah gizi seimbang, dan juga kalau untuk anak-anak bukan boleh kurang protein juga kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein lalu kalsium itu kan bisa jadi didapatkan dari ragam makanan. Tidak semata-mata dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang disebutkan diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang bersifat ‘real food’ alias tak melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu acara yang tersebut mengharuskan pemberian susu, lalu susu bukan tercukupi misalnya, harusnya programnya sanggup diselaraskan dengan pangan lokal yang mana ada. Dengan pangan-pangan yang dimaksud real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi tiada mesti harus dipaksakan menghasilkan sesuatu yang mana menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh ia salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
