JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan persoalan pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Angka yang disebutkan turun ekstrem dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang dimaksud menurutnya hal yang biasa pada transisi pemerintahan. Basuki menyinggung perihal pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga belaka Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada pada waktu Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan menerbitkan file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang dimaksud memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki ketika ditemui di tempat kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN di area 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut beliau penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja diadakan oleh pemerintahan untuk memberikan ruang fiskal yang mana lebih lanjut luas untuk Presiden lalu Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan inisiatif prioritasnya.
Meski demikian, Basuki mengungkapkan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih terdiri dari pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud bisa jadi ditambah, tergantung arah inisiatif presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, juga Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang mana disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa acara pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebar dalam seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang tersebut tersebar pada seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, perkembangan jalan tol akan sangat lebih tinggi kecil dari apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 perkembangan jalan tol yang dimaksud dijalankan menggunakan APBN totalnya belaka 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran otoritas akan lebih lanjut berbagai ada dukungan pembangunan yang dimaksud akan dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang mana membidangi urusan konektivitas jalan dan juga jembatan juga akan datang menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi kemudian penyelenggaraan jembatan.
