JAKARTA – Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas menilai wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK sebagai bentuk kegagalan pembenahan sistem transportasi umum pada Indonesia. Sebab, hal yang disebutkan tidak ada selaras dengan cita-cita penurunan emisi karbon juga mengatasi kemacetan dengan memacu warga untuk menggunakan transportasi umum.
“Saya pribadi, lebih banyak suka lalu tambahan menyokong subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Karena jarak jauh lebih lanjut banyak keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran,” ucapannya pada waktu dihubungi MNC Portal, Hari Minggu (31/8/2024).
Darmaningtyas menjelaskan, keuntungan subsidi tepat sasaran itu belaka dirasakan oleh golongan tidaklah mampu saja. Sedangkan subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang digunakan menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi lantaran berkurangnya pengaplikasian kendaraan pribadi juga beralih ke KRL.
“Kemacetan wilayah Jabodetabek juga dapat dikurangi oleh sebab itu sebagian motor serta mobil parkir di area stasiun lalu penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin saja juga bisa jadi dihemat dikarenakan subsidi untuk BBM mampu ditekan,” kata Darmaningtyas.
“Sungguh Langkah mundur lalu tidaklah punya visi yang tersebut jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan,” tambahnya.
Darmaningtyas menegaskan, apabila eksekutif melalui Kementerian Perhubungan hendak menghurangi anggaran PSO untuk KRL agar tidak ada bebenani ruang fiskal, maka sanggup untuk melakukan penyesuain tarif KRL yang digunakan belum pernah naik sejak tahun 2016 lalu.
Sehingga dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi serta menjaga layanan KRL menjadi lebih banyak baik sebab perusahaan memiliki cashflow yang mana cukup untuk beroperasi setiap harinya.
Menurutnya, DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sebelumnya juga telah menghasilkan perhitungan mengenai besarnya subsidi yang digunakan akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp2.000,- belaka pada 15 km pertama saja.
“Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km juga membayar Rp5.000, itu masih amat terjangkau. Yang betul-betul bukan mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, serta pada waktu itulah pemanfaatan NIK baru relevan. Tapi kalau pemakaian NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek lalu layanan KCI lainnya jelas bukan tepat,” pungkasnya.
