JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan untuk merealisasikan inisiatif presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memulai pembangunan 3 jt rumah diperlukan subsidi besar.
Pada masa Jokowi sejak 2015 lalu, pemerintah setidaknya mengalokasikan sekitar Rp20 triliun untuk acara Fasilitas Likuiditas Biaya Perumahan (FLPP). Hingga tahun 2023 lalu inisiatif yang dimaksud telah terealisasi sekitar 9,2 jt rumah.
“Sekarang itu kan sekitar Rp20 triliun untuk 220 ribu unit. Jadi sekitar 2 kali lipatnya Rp60 triliun yang tersebut sekarang untuk mencapai inisiatif 3 jt rumah,” ujar Basuki pada waktu ditemui di area kantornya, Jakarta, Hari Jumat (23/8/2024).
Menurut beliau anggaran yang disebutkan juga perlu mempertimbangkan dari sisi demand lalu supply teristimewa terkait kenaikan nilai tukar material. Berdasarkan laporan, pagu anggaran Kementerian PUPR tahun sebelumnya biaya untuk penyelenggaraan rumah MBR dengan biaya Rp144 jt per unit untuk merealisasikan inisiatif 1 jt rumah yang dimaksud diperlukan Rp144 triliun.
Sehingga, kalaupun biaya pokok pengerjaan 1 unit rumah bukan berubah, yaitu Rp144 jt per unit. Maka untuk membangum 3 Juta rumah MBR setidaknya diperkirakan membutuhkan anggaran Rp432 triliun. “Kalau penganggaran pasti tidaklah sama, satu rumah kan Rp144 juta,” ujar Basuki.
