JAKARTA – Dewan Perkotaan Amsterdam sudah melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor merek dikarenakan takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Daerah Perkotaan yang bertanggung jawab menghadapi kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi terhadap stasiun radio yang disebutkan bahwa larangan yang disebutkan diterapkan pada akhir April, meskipun hingga pada waktu ini belum disampaikan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal di aplikasi mobile serta risiko spionase” sebagai alasan utama langkah tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang dimaksud juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang tersebut aman bagi peretas, penjahat dunia maya, serta pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat di tempat Rusia, kantor pusatnya sekarang ini berlokasi di tempat Dubai kemudian perusahaan yang dimaksud resmi terdaftar di tempat Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain di dalam Belanda belum memberlakukan larangan sama terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China dikarenakan perasaan khawatir terhadap pelanggaran hak asasi manusia juga spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap di waktu lima tahun.
