JAKARTA – Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad turut menanggapi persoalan denda impor beras atau demmurage sebesar Rp294,5 miliar. Dia menggalakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memprioritaskan penyelidikan terkait permasalahan transparansi impor beras.
“KPK sebaiknya prioritaskan oleh sebab itu transparansi kebijakan impor belum terwujud,” kata Suparji, di dalam Jakarta, Rabu(21/8/2024).
Baca Juga: Soal Denda Impor Beras, Perlu Penanganan Cepat sekali kemudian Terukur
Dia menegaskan prioritas yang disebutkan dapat ditunjukkan dengan mulai memanggil pihak-pihak terkait. Pihaknya mengingatkan percepatan penuntasan hambatan yang disebutkan akan memberikan dampak positif untuk masyarakat. “Harus memanggil pihak terkait. (Percepatan) sangat positif,” tegas Suparji.
Dia tak menampik munculnya persoalan demurrage Rp294,5 miliar lantaran adanya sistem kebijakan yang dimaksud salah serta diduga ada oknum yang digunakan bermain sehingga merugikan keuangan negara.
Suparji berharap, KPK dapat meninjau persoalan yang disebutkan pada proses penyelidikan untuk mengusut tuntas persoalan demurrage Rp294,5 miliar. “KPK bisa jadi mengawasi hal itu,” tandas dia.
Sebagai informasi, lembaga anti-rasuah ini meyakinkan proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait demurrage Rupiah 294,5 miliar dapat dilanjutkan ke penyidikan. KPK mengungkapkan apabila seluruh proses penanganan perkara skandal masih bersifat rahasia.
Baca Juga: Jadi Saksi Kasus DJKA, Hasto Penuhi Panggilan KPK
Perkara yang dimaksud ditangani terkait laporan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada 3 Juli 2024. “Laporan masuk juga penyelidikan sifatnya rahasia. Tapi, secara umum periode penanganan perkara di area penyelidikan dapat diputuskan dilanjut ke penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Mulai Pekan (19/8/2024).
Berdasrkan laporan Kementerian Manufaktur (Kemenperin) terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar berisi beras tertahan dalam Pelabuhan Tanjung Priok lalu Tanjung Perak. Sebanyak 1.600 kontainer beras yang disebutkan merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang mana tertahan di area dua pelabuhan tersebut. Ribuan kontainer yang tersebut tertahan belum diketahui aspek legalitasnya.
