JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa mempunyai kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tidaklah cuma bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru dan juga orang tua yang digunakan membimbing masyarakat.
“Kalau ia (kepala desa) tidaklah memiliki kemampuan leadership bagaimanapun juga di dalam tingkat desa, maka tidaklah akan mengalami perkembangan desa itu,” jelasnya pada Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Rencana Menguatkan Pemerintahan serta Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 dalam Ibukota dikutipkan Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas dan juga kemungkinan ketidakadilan yang digunakan harus diperbaiki pada proses pendataan rakyat kurang mampu di tempat desa. Menurutnya, kepala desa yang digunakan adil seharusnya mencatatkan serta memberikan bantuan berdasarkan keinginan masyarakat, tidak afiliasi kebijakan pemerintah atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang tersebut lebih lanjut miskin tidak ada dapat, ini dimulai dari pendataan dalam desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya mendirikan sistem pengelolaan keuangan desa yang mana baik, transparan, dan juga akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap penyelenggaraan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang mana mengantisipasi pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk faedah pengerjaan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui berbagai program. Hal ini seperti inisiatif Pemberdayaan Keseimbangan Keluarga (PKK) yang digunakan mempunyai kegiatan terkait kondisi tubuh ibu serta anak, juga kebersihan dalam desa. Berbagai acara itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di tempat desa lalu tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menyokong percepatan perkembangan perekonomian desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemakaian dana desa maksimal 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang berhasil, belaka beberapa yang digunakan sanggup menghasilkan, yang digunakan saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang tersebut dapat menciptakan miliki penghasilan dalam menghadapi 5 miliar [rupiah] di 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, juga efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan inisiatif bukan belaka bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, juga evaluasi yang dimaksud terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, lalu ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak kemudian tidaklah berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tiada berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, juga inilah yang dimaksud namanya bakti kita bagi rakyat serta Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
