JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB serta HGU selama banyak tahun merupakan sesuatu yang mana kebablasan.
Andrinof menilai pemodal atau para pelaku bisnis akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika mengawasi prospek industri dalam kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif untuk para investor, kebijakan yang dimaksud justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU serta HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov di acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan juga 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ di area Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, potensi bisnis akan tercipta ketika sebuah habitat hidup dan juga tumbuh dalam sebuah wilayah. Maka yang digunakan penting untuk dipastikan adalah perkembangan ekosistem kota terlebih dahulu sebelum mengundang pemodal masuk ke IKN.
“Biar cuma nanti kalau prospek industri itu muncul otomatis penanam modal baru akan tertarik, yang dimaksud saya ingatkan sekarang ga mungkin saja kan pemodal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang pemodal yang dimaksud mau taruh Rp50 triliun itu tidaklah logis,” tambahnya.
Seperti diketahui pada waktu ini pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) terhadap calon pemodal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon penanam modal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok hanya saja 20% dari proyeksi permintaan dana penyelenggaraan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan usaha memegang harapan besar untuk keberlangsungan serta keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
