Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera lengser dari jabatannya sebagai kepala negara pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama delegasi presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi lalu Iriana.
Jokowi adalah politikus Negara Indonesia yang tersebut lahir pada Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961. Dia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelah lulus kuliah, Jokowi sempat bekerja ke PT Kertas Kraft Aceh. Namun, ia memutuskan untuk kembali ke Solo serta memulai bidang usaha mebel tak lama kemudian mendirikan CV Rakabu pada 1988.
Jokowi akhirnya terjun ke bumi urusan politik pada 1998 dengan bergabung bersatu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karir Jokowi ke pemerintahan dimulai sebagai Wali Perkotaan Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012.
Setelah itu, ia menjabat sebagai Pemimpin wilayah DKI DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2014 dengan dukungan utama dari PDIP. Pada periode pertama pemerintahannya, ia didampingi oleh Jusuf Kalla.
Dalam Pemilihan Presiden 2019, Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selama dua kampanye pemilihan presiden tersebut, Jokowi banyak digambarkan sebagai politisi yang tersebut dekat dengan semua kalangan juga merakyat, melalui narasi “Jokowi adalah Kita” yang dimaksud muncul pada 2014.
Selama periode pertama kepemimpinannya, konstruksi infrastruktur bermetamorfosis menjadi acara prioritas pemerintahan Jokowi. Saat itu, mantan Wali Pusat Kota Solo yang disebutkan merumuskan sembilan jadwal prioritas pemerintah yang tersebut dinamai dengan Nawacita atau sembilan janji politik. Gagasan yang diusungnya pada waktu itu adalah membereskan korupsi, merancang desa, hingga meningkatkan daya saing di pangsa global.
Pada periode kedua, fokusnya beralih pada perkembangan dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia Negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain, meskipun pengerjaan infrastruktur tetap dilanjutkan. Selain itu, acara bantuan sosial seperti Kartu Tanah Air Pandai (KIP), Kartu Negara Indonesia Optimal (KIS), kemudian Proyek Keluarga Harapan (PKH) juga menjadi prioritas.
Menurut platform resmi Sekretariat Presiden, pada periode kedua, Jokowi juga mengupayakan reforma agraria, salah satunya percepatan penerbitan sertifikat hak melawan tanah untuk menurunkan sengketa lahan akibat ketiadaan sertifikat.
Dalam laporan khusus Majalah Tempo berjudul “18 Dosa Jokowi.” , alih-alih mewujudkan janji politiknya yang dimaksud tertuang di Nawacita, Jokowi secara perlahan-lahan justru menghancurkan demokrasi melalui 18 dosa yang tersebut dibuatnya selama satu puluh tahun berkuasa. Mulai dari pemberantasan korupsi yang mana jeblok lantaran adanya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga keterpurukan demokrasi dengan dinasti urusan politik yang digunakan diciptakannya.
Selengkapnya Baca: Nawadosa Jokowi Dua Periode
RADEN PUTRI | MAJALAH TEMPO
Artikel ini disadur dari Dosa-Dosa Jokowi Selama Jabat Presiden RI 2 Periode
