Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengakhiri 10 tahun masa kepemimpinan. Menjelang masa jabatannya usai, utang pemerintah sudah pernah menembus Rupiah 8,3 kuadriliun. Data terakhir APBN Kementerian Keuangan mencatat, kedudukan utang pemerintah mencapai Rupiah 8.335 triliun per April 2024.
Ekonom senior Faisal Basri menyatakan hitungan yang disebutkan cuma menghitung utang di bentuk Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman luar negeri. Belum di antaranya utang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
“Utang-utang lain masih ada, misalnya utang pemerintah untuk bayar pensiun, utang ke BUMN yang dimaksud belum dibayar, kalau dijumlah itu telah 45 persen dari Produk Domestik Bruto (Produk Domestik Bruto),” ujar Faisal Basri ditemui ke Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Hingga Juni 2024, rasio utang pemerintah sudah pernah mencapai 39,13 persen terhadap PDB. Namun jikalau menghitung pinjaman lain, Faisal Basri meyakini rasio utang telah terjadi melampaui bilangan tersebut.
Faisal Basri mengemukakan argumen utang untuk pembiayaan infrastruktur juga penting ditelaah. Karena sebagian besar infrastuktur itu justru meningkatkan utang BUMN yang ditugaskan. Kalau ditambah utang BUMN, itu juga akibat ulah Jokowi,
Utang BUMN yang melambung, menurut Faisal Basri, disebabkan Jokowi yang menugasi perusahaan negara melebihi dari kapasitasnya. “Kan mulai kelabakan sekarang, Wijaya Karya, macam-macam, itu tak kelihatan dalam utang pemerintah (yang disebutkan),” ujarnya.
Pengelolaan anggaran, menurut Faisal Basri, juga sembrono. Ia menunjukkan anggaran subsidi yang tersebut tak transparan, sebab dana kompensasi dihitung terpisah. Faisal Basri mengungkapkan dana kompensasi akan muncul dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) juga penghitungannya tidak ada teratur.
Data LKPP menunjukkan pembayaran kompensasi tahun sebelumnya. “Akibatnya, Pertamina serta PLN jadi kesulitan cashflow,” kata dia.
Beban utang menggunung menurut Faisal Basri, juga memberatkan APBN akibat harus membayar beban bunga utang yang tersebut tinggi. Pembayaran bunga pinjaman telah terjadi memakai porsi sekitar 20 persen dana APBN pada 2023 juga 2024.
Artikel ini disadur dari Utang Pemerintah Era Jokowi Melambung, Faisal Basri: Itu Belum Termasuk Pinjaman BUMN
