Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Suleman Tanjung menyayangkan pernyataan anggota Panitia Khusus Angket Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nusron Wahid yang membantah pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang digunakan akrab disapa Gus Yahya, mengenai Pansus Haji DPR.
“Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai Ketua LPP (Lembaga Pembangunan Pertanian) PBNU. Sangat tidaklah elok lah mengungkapkan pernyataan demikian,” kata Suleman pada pernyataan tertoreh yang dimaksud diterima ke Ibukota pada Senin, 29 Juli 2024.
Pernyataan Nusron, kata Suleman, justru berubah menjadi tanda tanya bagi elite PBNU. “Pak Nusron ini memang sebenarnya jabatannya dulu di PBNU delegasi ketua umum, (tetapi) sekarang beliau jadi ketua LPP,” ujar dia.
Dia menyebutkan penurunan jabatan Nusron dari delegasi ketua umum berubah menjadi ketua LPP NU sejatinya juga tidak ada kesulitan oleh sebab itu dilaksanakan untuk menegakkan peraturan organisasi.
“Sebab jabatan duta ketua umum tak dibenarkan jikalau dirangkap dengan jabatan politik,” katanya.
Sulaeman menyimpulkan pernyataan Gus Yahya tentang Pansus Haji belaka menjawab pertanyaan wartawan di konferensi pers pleno PBNU. Saat itu, Gus Yahya juga mengutarakan terhadap wartawan yang mana bertanya bahwa Pansus Haji bukanlah urusan PBNU.
Namun, kata dia, oleh sebab itu wartawan masih bertanya, Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif pelaksanaan haji sanggup dilihat dari respons atau survei penduduk apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak.
“Faktanya, kata Gus Yahya, sejumlah penduduk yang mana menganggap haji kali ini lebih tinggi baik dari tahun sebelumnya. Jika pansus terus jalan, Gus Yahya menduga ada hambatan pribadi di dalamnya,” ujar Sulaeman.
Nusron Wahid Membantah Pernyataan Gus Yahya
Sebelumnya, Nusron Wahid membantah pernyataan Gus Yahya lalu melakukan konfirmasi pembentukan Pansus Haji tidak pada rangka urusan pribadi. Anggota Komisi VI DPR itu menegaskan Pansus Haji bukanlah langkah pribadi dari para anggota Dewan, tetapi tindakan resmi pada rapat paripurna DPR yang mana disetujui fraksi-fraksi.
“Saya mohon maaf terhadap Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidaklah mengenal kesulitan pribadi,” kata politikus Partai Golkar itu di keterangannya ke Ibukota pada Senin, 29 Juli 2024.
Menurut dia, DPR akan segera menggunakan hak konstitusionalnya pada fungsi pengawasan terhadap siapa pun sosok yang menjabat sebagai Menteri Agama maupun pejabat umum yang diduga melanggar undang-undang.
“Sekali lagi tidak sentimen pribadi lantaran kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU,” kata dia.
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Reaksi Wakil Sekjen PBNU atas Pernyataan Nusron Wahid soal Pansus Haji DPR
