Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Tanah Air Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengomentari pemberian izin bidang usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas agama yang menyebabkan polemik belakangan ini. Megawati memandang permasalahan akibat tambang itu menyebabkan pemerintah tak fokus menghadapi ancaman krisis pangan.
“Urusan tambang aja sekarang pemukim pada heboh, maunya nyari tambang, nyari tambang. Saya tuh sampai bilang identik teman-teman, makan noh tambang iku. Nanti kalau udah enggak ada beras, terus piye?” kata Megawati pada waktu hadir di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo dalam iNews Tower, DKI Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.
Presiden kelima RI itu memohonkan pemerintah menaruh perhatian terhadap prospek krisis pangan Indonesi dalam masa mendatang. Dia membandingkan Tanah Air dengan negara lain yang tersebut sudah ada mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan.
Megawati mengungkap langkah negara lain pada menanggulangi krisis pangan turut mempengaruhi pangan Indonesia yang dimaksud masih mengandalkan impor pangan.
“Negara-negara yang tersebut impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir. Jadi, merekan kemungkinan mungkin saja tahan oleh sebab itu buat negara mereka,” tuturnya. “Nah, kita terus mencarinya ke mana?”
Tak sampai di dalam situ, Megawati mengingatkan raykat Negara Indonesia agar waspada untuk menghadapi krisis pangan dengan menyiapkan pangan alternatif ganti beras.
“Kalau nanti enggak ada, jangan pikir loh mau impor, impornya juga ditahan,” ucapnya.
Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberi izin tambang bagi ormas keagamaan. Dua ormas, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta Pengurus Pusat Muhammadiyah, menyatakan akan menerima izin tambang tersebut.
Artikel ini disadur dari Megawati Kritik Pemerintah soal IUP: Makan Noh Tambang
