Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas disebut sebagai pemukim yang digunakan paling keras menolak tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi itu bahkan tak hadir pada waktu PP Muhammadiyah menyelenggarakan konferensi pers ke Yogyakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.
Dikutip dari Koran Tempo edisi 30 Juli 2024 berjudul Malapetaka Tambang Batu Bara, Busyro mewanti-wanti juga menyampaikan peringatan koleganya jangan larut di euforia kisah sukses pertambangan. Ketua Sektor Hukum, Hak Asasi Manusia, kemudian Hikmah PP Muhammadiyah itu juga memohon koleganya agar mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara.
“Saya mengingatkan agar Muhammadiyah berhati-hati sewaktu menjalankan tambang,” kata Busyro ketika ditemui Tempo di kantor PP Muhammadiyah, Senin, 29 Juli 2024. Kritik yang disebutkan juga ia komunikasikan di Konsolidasi Nasional Muhammadiyah sehari sebelumnya. Selama ini Busyro memang benar terlibat mengkritisi tawaran konsesi tambang batu bara terhadap Muhammadiyah. Sejak beberapa bulan lalu, beliau bekerja mengakumulasi kajian-kajian kemudaratan pertambangan.
Dalam rapat tertutup Konsolidasi Nasional Muhammadiyah tersebut, Busyro memaparkan contoh tempat yang dimaksud menghadapi kecacatan ekologis akibat masifnya pertambangan, khususnya tambang berlabel proyek strategis nasional (PSN) yang mana mengakibatkan konflik agraria. Contoh yang tersebut dipaparkan Busyro adalah tambang andesit ke Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, juga konflik sosial yang mana dipicu rencana pengerjaan Rempang Eco-City pada Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Suara Busyro senada dengan sikap 11 dari 35 pemimpin wilayah Muhammadiyah yang dimaksud menyampaikan kritik. Wadah para ulama yang disebutkan berubah jadi event perdebatan meskipun ujung-ujungnya kalah di pemungutan suara. Terlebih, bila merujuk pada rapat pleno 13 Juli lalu, hanya saja ada 3 dari 18 pemimpin pusat yang dimaksud menolak tawaran konsesi tambang.
Kepada Tempo, Busyro menunjukkan percakapan di beberapa grup WhatsApp berisi kekecewaan para pengurus wilayah menghadapi sikap Muhammadiyah. Beberapa pengurus di dalam tempat bahkan menyatakan mundur dari organisasi, salah satunya adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah di dalam Berau, Kalimantan Timur, yang mana sedang berhadapan dengan lubang tambang.
Sebelum kebijakan menerima tambang diberitahukan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, badan-badan di dalam di organisasi, di antaranya badan yang digunakan dipimpin oleh Busyro Muqoddas, telah terjadi menimbulkan lima rekomendasi agar pengurus pusat berhati-hati di mengambil kebijakan menerima izin tambang. Pasalnya, pertambangan batu bara berisiko merusak lingkungan, memulai konflik agraria, juga bahkan berkemungkinan melanggar hak asasi manusia.
SHINTA MAHARANI
Artikel ini disadur dari Disebut Paling Keras Menolak Izin Tambang, Apa Kata Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas?
