Pj Pemuka Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer dalam Ibukota Indonesia Jadi KKI

Jakarta – Penjabat (Pj) Pemimpin wilayah DKI Ibukota Indonesia Heru Budi Hartono mempertimbangkan permintaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak untuk mengangkat semua guru honorer ke kontrak kerja individu (KKI).

Heru menyatakan ketika ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan. “Ini yang dimaksud nanti saya minta Kepala Disdik koordinasi dengan Sekda (bahas anggaran). Tentu dengan persetujuan DPRD,” kata Heru usai rapat paripurna ke Kantor DPRD DKI DKI Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024. 

Pertimbangannya menurut Heru harus segera diproses lantaran akan tambahan baik jikalau semua guru honorer diangkat pada 2024 ini. Sebelumnya, pembahasan itu sudah diwujudkan pada 20 Juli 2024. Heru menyelenggarakan rapat bersatu Dinas Pendidikan untuk memutuskan memberi wadah untuk 4.127 guru honorer membuka pendaftaran Dapodik pada 2024 ini. Selain itu Pemprov membuka 1.700 kuota KKI.

“Kemarin kan kami lihat anggarannya 1.700 (kuota). Tapi usulan hari ini saya juga berpikir seperti itu (mengangkat semua guru honorer). Tapi mekanisme tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui,” kata Heru. 

Sebelumnya, Jhonny memohonkan semua guru honorer harus diangkat KKI akibat APBD DKI Ibukota sebesar Rupiah 81,7 triliun. Jika guru honorer digaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) maka masih cukup. UMP DKI Ibukota Indonesia ketika ini sekitar Simbol Rupiah 5,06 juta. Pertimbangannya, guru honorer ketika ini semata-mata digaji ada yang digunakan Rupiah 300 ribu, Simbol Rupiah 500 ribu atau berbeda-beda tergantung kebaikan kepala sekolah.

“Kita lihat prosesnya ya, lebih tinggi baik seperti itu,” tuturnya.

Saat ditanya berapakah kisaran pendapatan guru KKI. Heru mengajukan permohonan menanyakan ke Dinas Pendidikan apakah penggajian sesuai UMP. 

“Nah itu teknis tanya mirip Dinas Pendidikan sesuai UMP,” tuturnya.

Sebelumnya, Jhonny memohon rute pengangkatan guru honorer kontrak kerja individu (KKI) nantinya tiada usah melalui tes yang mana panjang. Sebab, kata Jhonny, merek telah terbukti mengajar bertahun-tahun.

“Enggak usah, ngapain tes. Mereka telah ngajar kok. Berarti kalau mereka diterima mengajar telah punya pengalaman,” kata Jhonny dihubungi melalui telepon pada Selasa malam, 23 Juli 2024.

Dia mengemukakan itu merespons persoalan rencana Dinas Pendidikan mencari solusi nasib guru honorer yang digunakan terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak sepihak.

Sebelumnya Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran KKI pada Agustus 2024. Padahal total guru honorer dalam Ibukota Indonesia pada waktu ini 4.127 orang. Sisanya 2.427 diminta bergabung mendaftar Pegawai eksekutif dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 1.900 orang. Mereka akan bersaing dengan guru diseluruh Indonesia. Kemudian sisanya lagi diminta mempersiapkan diri untuk pendaftaran tahun depan.

Jhonny menyatakan rencana itu terlalu ribet, sebab anggaran pendapatan serta belanja tempat atau APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer jikalau penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Pada 2024 UMP Ibukota Indonesia ketika ini sekitar Mata Uang Rupiah 5, 06 juta. Alasan Jhonny mengajukan permohonan semua guru honorer diangkat segera oleh sebab itu akan terjadi penumpukan dengan lulusan baru nantinya. Padahal guru yang mana pensiun juga banyak.

“Anggaran kita (Jakarta) cukup sebesar Simbol Rupiah 81,7 triliun. Ini adalah tinggal bagaimana cara Dinas Pendidikan menyakinkan pimpinannya saja,” ujarnya.

Sejauh ini sepengetahuan Jhonny, APBD DKI Ibukota dominan digunakan untuk sektor kesehatan dan juga pendidikan. Menurut dia, untuk dana-dana hibah bisa jadi dialokasikan untuk melakukan penutupan dana pengangkatan guru honorer. “Karena kasihan banget guru-guru DKI Jakarta ini digaji berdasarkan kebaikan kepala sekolah. Masak ada yang Rupiah 300 ribu, Mata Uang Rupiah 500 ribu, Mata Uang Rupiah 1 jt atau Rupiah 1,5 juta,” ujarnya.

Menurut dia, Pemprov DKI Ibukota seharusnya menjadi teladan yang tersebut baik untuk area lain akibat APBD-nya tertinggi, sehingga harus disertai dengan kesejahteraan guru yang tersebut terjamin. “Jadi memang sebenarnya kontrak guru honorer dihilangkan,” ucapnya.

Artikel ini disadur dari Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI