Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji unsur bakar minyak atau BBM rendah sulfur. otoritas mengambil langkah seiring isu polusi yang digunakan semakin lebih tinggi di kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, material bakar kendaraan berubah menjadi salah satu penyumbang hambatan tersebut.
“(BBM) kita sulfur lebih tinggi sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan di mana ditemui wartawan pada Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar unsur bakar kita makin bersih.”
Dalam kajian ini, Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan persoalan kesiapan dan juga ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas nilai tukar substansi bakar minyak, harganya bisa jadi semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.
“Kalau pemerintah kan pasti meninjau dari sisi suplai ada, rakyat permanen terjaga. Kemampuan untuk membeli harus bisa jadi dipastikan,” kata Dadan.
Selain mengkaji kesiapan pemakaian BBM rendah sulfur, Dadan mengungkapkan pemerintah juga sedang menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi. Namun, ia memverifikasi bukan ada pembatasan pembelian. Ia berujar, kebijakan yang digunakan disiapkan pemerintah adalah untuk menegaskan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Dadan mengutarakan pemerintah akan terus menyediakan suplai BBM sesuai keinginan masyarakat. Namun lantaran subsidi BBM selama ini banyak bocor ke kalangan mampu yang tersebut tiada berhak, pemerintah sedang menggodok ketepatan sasaran penerimanya. “Dipastikan siapa yang digunakan layak mendapat Pertalite,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto mengatur rapat tentang kebijakan BBM di dalam Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan juga Menteri Koperasi serta UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tiada ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia memaparkan pemerintah masih mempersiapkan skenario inisiatif yang tersebut akan dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga mengajukan permohonan pemangku kebijakan melakukan sosialisasi kegiatan yang disebutkan lebih lanjut dulu. “Agar tepat sasaran,” kata Airlangga, diambil dari Antara. Sejalan dengan inisiatif subsidi tepat sasaran, pemerintah juga menyiapkan BBM rendah sulfur.
Ihwal BBM rendah sulfur, Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengutarakan pihaknya sudah ada memiliki Pertamax Turbo juga Pertamina Dex. Dua jenis BBM itu telah dijual pada SPBU Pertamina. “Keduanya memenuhi standar euro 4,” kata Heppy melalui perangkat lunak perpesanan untuk Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.
Terpisah, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengungkapkan kesiapan KPI memasok unsur BBM rendah sulfur. Barang baru itu nantinya mulai ada dalam tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi terdiri dari komponen bakar solar 50 part per million (ppm).
“Kami tadi habis koordinasi. Pokoknya, nanti siap low sulfur,” katanya ke Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024, diambil dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Artikel ini disadur dari Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi
