Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi indeks demokrasi yang digunakan turun mendekati berakhirnya masa jabatan. Soal demokrasi, Jokowi mengungkit pemilihan umum atau Pemilu berjalan dengan baik serta demokratis.
Jokowi juga mengklaim kebebasan berserikat, berpendapat, kemudian berorganisasi dijamin. “Semuanya nggak ada yang digunakan dihambat. Setiap hari warga mau maki-maki presiden juga kita denger,” katanya ditemui dalam Stadion Si Jalak Harupat, Kota Bandung, Jumat, 19 Juli 2024.
“Orang nge-bully presiden juga kita denger. Kalau ngekritik hampir tiap detik ada pasti,” kata Jokowi.
Economist Intelligence Unit (EIU) pada Kamis, 15 Februari 2024, mencatat skor Ukuran Demokrasi 2023 Negara Indonesia sebesar 6,53. Angka yang dimaksud turun dari 2022 yang dimaksud kala itu sebesar 6,71.
Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Tahun berikutnya Indonesi bercokol pada peringkat 54. Tahun ini Nusantara menempati tempat 56 dari 167 negara. Dengan skor dan juga peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesi sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.
Setidaknya, ada lima indikator yang dimaksud menyusun penilaian Ukuran Demokrasi 2023. Indikator dengan skor tertinggi yang digunakan diperoleh Nusantara adalah serangkaian pilpres lalu pluralisme Indonesia, yaitu 7,92. Adapun indikator lainnya adalah fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi urusan politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), juga budaya urusan politik (4,38).
Dari kelima indikator penyusun Angka Demokrasi, penurunan yang dimaksud dialami Indonesia cuma terbentuk pada kebebasan sipil, sedangkan empat lainnya masih sejenis dengan tahun sebelumnya.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum serta Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, keterpurukan demokrasi itu ditengarai berlangsung oleh sebab itu kurangnya budaya kebijakan pemerintah dan juga kebebasan berpendapat warga sipil.
Dari segi serangkaian elektoral, kata dia, partisipasi umum diperburuk dengan praktik urusan politik uang. “Masyarakat suka pemilihan umum sebagai tahapan mengganti pemimpin tapi tak suka dengan demokrasi,” kata Titi pada waktu mengunjungi pemilihan kepala daerah Damai 2024 pada Ibukota Indonesia pada Rabu, 5 Juni 2024.
Artikel ini disadur dari Soal Indeks Demokrasi Turun, Jokowi: Setiap Hari Orang Bully Presiden
