Ibukota Indonesia – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang dimaksud diselenggarakan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut tambahan fleksibel juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN harus menyesuaikan dengan keadaan pada lapangan agar tak menghambat daya saing sektor nasional dalam berada dalam persaingan global yang mana semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku bisnis dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang perkembangan sektor di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi komponen baku, tenaga kerja, juga tahapan produksi dari pada negeri yang dimaksud digunakan pada sebuah produk-produk atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang tersebut terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan sektor pada negeri agar lebih tinggi kuat dan juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang tersebut harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan banyak manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih tinggi banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemakaian item pada negeri tidak hanya sekali persoalan kepentingan ekonomi, tapi juga persoalan mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata perihal bilangan bulat atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan semata-mata mengupayakan bidang untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat bidang lokal agar bertambah juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
