Asosiasi Ungkap Kendala Penyaluran Logistik yang dimaksud Perlu Dibenahi Prabowo

JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Pembangunan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang tersebut perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.
Paparan itu disampaikan Hedy di seminar rakyat bertajuk “Membedah Proyek Krusial eksekutif Baru juga Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar, di area Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati dan juga Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja
Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang mana belum memadai di dalam seluruh wilayah. “Saat ini jalur logistik di tempat Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera juga Pulau Jawa,” kata Hedy.
Masalah kedua adalah kemacetan, yang tersebut mempengaruhi waktu pengiriman, dan juga berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Layanan Domestik Bruto (PDB) Indonesia
Selain itu, hambatan pada banyaknya truk yang tersebut kelebihan dimensi kemudian muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih tinggi dari 50 persen kendaraan ODOL.
“Banyak jalan kita di keadaan rusak ya, ini permasalahan ODOL ini sampai sekarang enggak selesai,” kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.
Dengan banyaknya berbagai permasalahan penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun menyokong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia menunjukkan penyaluran logistik di area negara-negara progresif dalam Eropa.
Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato di area Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja
Di sana, penyaluran logistik yang digunakan melalui jalan raya hanya sekali 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api juga 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.
“Kalau jarak dekat itu jalan memang benar efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang mana lebih lanjut efisien. Kalau jarak terpencil itu laut yang digunakan lebih besar efisien dengan angkutan masalahnya,” kata Hedy.
Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang mana punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih besar optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan dapat dilanjutkan oleh pemerintahan yang dimaksud baru ya,” kata dia.






