JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi penyaluran kredit keberlanjutan kemudian hijau bidang perbankan yang mana terus meningkat sejak 2019.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana tahun 2019 belaka Rp927 triliun dan juga 2023 menjadi Rp1.959 triliun.
“Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada tahun 2019 belaka sebesar Rp927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rupiah 1.181 triliun, tahun 2021 sebesar Simbol Rupiah 1.409 triliun, tahun 2022 sebesar Rupiah 1.571 triliun, lalu pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Rupiah 1.959 triliun,” ungkap Dian di jawaban ditulis RDKB OJK, Hari Sabtu (14/9/2024).
Menurut Dian, hal yang dimaksud dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting.
Selain itu, realisasi penyaluran di area menghadapi mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan juga POJK 60/2017 yang tersebut direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Acara Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang dimaksud tambahan spesifik, pada waktu ini OJK telah dilakukan menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) lalu Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dimana telah terjadi terdapat pendefinisian juga kategorisasi pembiayaan keberlanjutan.
Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor juga sub sektor berdasarkan ketentuan juga panduan tersebut.
OJK mengamati tantangan utama yang tersebut dihadapi adalah sinergi serta sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil serta penerapan dalam level UMKM dan juga peningkatan kapasitas SDM di area Bank untuk memahami, menilai juga mempersiapkan aksi mitigasi lalu adaptasi pada transisi menuju peningkatan partisipasi pada sektor ekonomi yang tersebut keberlanjutan.
“OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna mengupayakan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) serta berupaya untuk menyokong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan juga keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional/best practice/tuntutan stakeholder,” jelas Dian.
Oleh sebab itu, diskusi serta sinergi dukungan kebijakan bersatu kementerian terkait juga terus dilaksanakan lantaran membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di tempat tahun 2060 atau lebih lanjut cepat.
