Bukan Cuma Pertalite, pemerintahan Bakal Hapus Pertamax dari SPBU

JAKARTA – pemerintahan akan menghapus Pertalite juga Pertamax dari peredaran mulai akhir tahun 2027 atau tahun 2028 mendatang. Deputi Lingkup Kerjasama Infrastruktur serta Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakaan jenis BBM yang disebutkan akan diganti dengan jenis BBM yang mana punya sulfur lebih tinggi rendah ketimbang pertalite atau pertamax.
“Ini tentu membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, akan dijalankan secara area per daerah, kemudian rencananya fully dilaksanakan secara nasional akhir 2027 atau 2028 yang digunakan pertama,” kata beliau di jumpa pers di dalam Jakarta, Kamis di malam hari (12/9/2024).
Baca Juga: Mengenal Pertamax Green, Jenis BBM Baru Pengganti Pertalite yang dimaksud Mulai Dibatasi
Lebih lanjut, Kaimudin mengungkapkan penyediaan BBM rendah sulfur itu untuk menyesuaikan dengan mesin standar euro 4 dan juga 5 yang digunakan pada waktu ini dipasang oleh pabrikan kendaraan bermotor. Harapannya pengaplikasian BBM rendah sulfur itu dengan standar mesin euro 4 mampu menurunkan emisi gas buang yang mana lebih banyak bersih.
“Kita ingin penyediaan BBM berkualitas, BBM itu yang dimaksud disediakan adalah BBM yang tersebut rendah sulfur atau comply dengan mesin euro 4,” sambungnya.
Meski demikian, Kaimudin memverifikasi BBM baru rendah sulfur yang dimaksud akan memiliki nilai tukar jual yang tersebut identik seperti jenis pertalite dan juga pertamax pada waktu ini, walaupun ada penambahan biaya produksi untuk menghasilkan kembali item baru tersebut.
Penambahan biaya itulah yang tersebut nantinya akan ditanggung pemerintah yang mana diberikan untuk PT Pertamina terdiri dari modal kerja. Sehingga beban biaya tambahan dari proses produksi dapat ditambal pemerintah serta tidak ada berpengaruh terhadap nilai tukar jual ke konsumen.
“Kita tidak ada ada naikan harga jual BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang digunakan nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Baca Juga: Luhut Klaim 94% Pembeli BBM Subsidi Pertalite lalu Solar Orang Kaya
Pada kesempatan berbeda, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengungkapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur ini diperlukan tambahan pembangunan ekonomi sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Pengembangan Usaha ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada kilang.
“Melalui penanaman modal Pertamina di dalam RDMP Balikpapan, kami sudah ada penanaman modal sekitar USD5 miliar, itu akan mampu produksi BBM kualitas EURO 5. Tapi memang benar untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir USD2 miliar,” tambahnya.
Sehingga pada waktu ini, dikatakan Wisnu, PT Pertamina masih menanti regulasi dari otoritas terkait penyaluran atau perdagangan unsur bakar rendah sulfur tersebut.
“Untuk itu kami sedang mengawaitu eksekutif untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM lantaran kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya pada who’s gonna pay the bill,” pungkasnya.



