JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan segera berkolaborasi dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) lalu bidang kerja untuk menguatkan pelaksanaan kegiatan kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di dalam Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak juga melakukan pendampingan untuk calon wajib pajak,” kata Vaudy pada kantor IKPI, Mampang Prapatan, DKI Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang mana pada masa kini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidaklah lain akan membantu warga membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi kemudian Bantuan Hukum yang tersebut berfungsi mengadvokasi kemudian memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang dimaksud terkena kesulitan hukum kemudian menurut penilaian kami telah bekerja sesuai AD, ART, lalu ketentuan yang mana berlaku, maka ia layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang dan juga FGD pada masa kini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih lanjut fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, juga kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus pada IKPI ini tidak ada digaji, semuanya hanya sekali bekerja secara sukarela. Hal ini semua bisa jadi berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi konselor pajak terbesar dan juga tertua pada Indonesia mempunyai anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang tersebar di tempat seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan terlibat dan juga terjun secara langsung membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta UMKM setiap tahunnya pada hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang sudah pernah menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan acara kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap di dalam periode kepengurusan saya, UU yang mana telah terjadi lama dimimpikan sejumlah pihak itu bisa saja terbit,” kata Vaudy.
