JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan terjadi banyak ketidakpuasan dalam banyak tempat Hal ini akibat putusnya aspirasi rakyat terhadap calon kepala area yang digunakan progresif di Pemilihan Kepala Daerah 2024 .
Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan juga hegemoni pengurus pusat partai urusan politik melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Di DKI Jakarta ada Anies Baswedan kemudian Ahok. Kok yang dicalonkan lain. Nah, itu yang digunakan menjadi problem,” kata Titi pada waktu mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Mingguan (8/9/2024).
Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara secara langsung oleh publik juga mengakibatkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya pergerakan mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang mana masyarakatnya menolak peluncuran calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.
“Di daerah-daerah calon tunggal ada aksi tandingan mendaftarkan kotak kosong setelahnya calon tunggal didaftarkan. Misalnya di dalam Perkotaan Pangkalpinang, Asahan, Gresik, dan juga beberapa area lain,” ucapnya.
Ketidakpuasan yang disebutkan turut menghasilkan pernyataan kosong, kotak kosong, atau aksi tiada memilih calon tunggal menjadi wacana yang dimaksud dibahas pada ruang publik.
“Pembahasan blank vote, pengumuman kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan oleh sebab itu ini masalah formalisasi ekspresi kebijakan pemerintah yang dimaksud berbeda bahwa bukan semua ekspresi urusan politik itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang mana ada di area kotak suara,” ujar Titi.
Dia merekomendasikan adanya evaluasi melawan sentralisasi pencalonan kepala juga delegasi kepala daerah. Selain itu, beliau menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan terhadap pengurus partai di dalam daerah, tidak seperti pada waktu ini yang mana terpusat di dalam DPP.
