7 BUMN Karya Bakal Dilebur, Restu Erick Thohir juga Menteri Basuki Sudah Dikantong

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga Menteri Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono setuju menggabungkan (merger) tujuh BUMN Karya di tempat sektor infrastruktur. Saat ini proses penggodokan masih dilakukan.
Kabar kesepakatan kedua Menteri itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari. Meski telah disepakati, proses peleburan masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.
Misalnya, PT Hutama Karya (Persero) atau HK kemudian PT Waskita Karya (Persero) Tbk, atau WSKT. Nantinya, WSKT akan menjadi anak bisnis HK. Namun di proses konsolidasi pemegang saham harus melakukan konfirmasi keuangan kedua BUMN karya ini sehat.
“Uda (disepakari) sejenis Pak Bas serupa Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, akibat harus dilihat pembukuannya yang dimaksud sehat HK serupa Waskita-nya,” ujar Rabin pada waktu ditemui di dalam kawasan Ibukota Indonesia Selatan, Kamis (22/8/2024).
Adapun BUMN karya yang tersebut dilebur di dalam antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, kemudian PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya kemudian Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.
“Peleburannya kalau gak salah itu, peleburannya sekarang lagi dilihat teristimewa untuk HK sebanding Waskita lagi proses, nanti dilihat kira-kira tuh ada timeline yang mana harus kita sepakati dulu dengan PUPR,” paparnya.
Sebelumnya, Erick Thohir menyebut, merger tujuh perseroan negara di tempat bidang infrastruktur sudah ada masuk di pembahasan pada Kementerian PUPR.
“Sudah, saya telah kirim surat ke Pak Basuki, telah direview oleh Menteri Keuangan. Kita mengantisipasi prosesnya aja dari Kementerian PUPR,” beber Erick pada waktu ditemui dalam gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu.





